Tutup Menu

EKSTRADISI DAN REPATRIASI ASET : BURONAN BLBI DI SINGAPURA

Rabu, 09 Maret 2022 | Dilihat: 579 Kali
Singapura dan advokat/Pakar Hukum/Penulis M. Jaya, S.H.,M.H., M.M. (foto istimewa)
    
Oleh: M. Jaya, S.H.,M.H., M.M. & Alungsyah, S.H.
Penulis adalah Advokat/Pakar Hukum
Dewan Pakar Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DPC Jakarta Barat


PEMERINTAH Indonesia dan Pemerintah Singapura secara resmi telah menandatangani perjanjian ekstradisi. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menkumham Indonesia Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum K. Shanmugam.

Penandatangan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Loong. Seperti diketahui beberapa hari lalu Presiden Jokowi menerima PM Lee di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Sebelumnya Menkumham Yasonna Laoly mengatakan bahwa Perjanjian Ekstradisi memungkinkan kedua negara melakukan Ekstradisi bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia atau pun Singapura. Yasonna menjelaskan, perjanjian ekstradisi ini memiliki masa retroaktif atau berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya selama 18 tahun ke belakang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan maksimal daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Lebih lanjut Yasonna menjelaskan, ruang lingkup Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura adalah kedua negara sepakat melakukan Ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat di Ekstradisi.

Selain itu, Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura itu juga akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri. Pasalnya, Indonesia telah memiliki perjanjian dengan negara mitra sekawasan, di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hong Kong SAR.

Indonesia dan Singapura telah terikat dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA) antara negara anggota ASEAN tahun 2008. Yasonna Laoly menyatakan, apabila kedua negara dapat dengan segera meratifikasi Perjanjian Ekstradisi yang ditandatangani maka lembaga penegak hukum kedua negara dapat memanfaatkan Perjanjian Ekstradisi ini dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti Korupsi dan Terorisme.

1. Belum Berlaku
Perjanjian Ekstradisi yang telah ditandantangai oleh kedua negara, pada prinsipnya belumlah sepenuhnya dapat dilaksanakan, mengingat belum dilakukannya ratifikasi. Hal ini juga senada disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura masih belum berlaku.

Meski telah ditandatangani, perjanjian tersebut masih perlu diratifikasi oleh DPR dan diundangkan agar bisa dimanfaatkan oleh penegak hukum. Selain itu Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Christina Aryani mengatakan perjanjian hukum antara Indonesia dan Singapura terkait kesepakatan Ekstradisi, pengelolaan ruang udara atau Flight Information Region (FIR) dan pertahanan atau Defence Cooperation Agreement (DCA) bisa berlaku atau diterapkan setelah diratifikasi oleh DPR. Persetujuan ratifikasi, tidak hanya dari DPR Indonesia, tetapi juga dari anggota Legislatif Singapura.

Ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan Undang-Undang, Perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UUPI) disebutkan pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatan diri pada suatu perjanjian Internasional dalam bentuk Ratifikasi (Ratification), Akses (Accession), Penerimaan (Acceptance) dan Penyetujuan (Approval).

Ratifikasi dapat dilakukan dalam dua bentuk, yakni pengesahan dengan Undang-Undang dan pengesahan dengan menggunakan Keputusan Presiden. Pengesahan Perjanjian Internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; dan pinjaman dan/atau hibah luar negeri (Vide Pasal 10 UU 24/2000).

Sedangkan pengesahan Perjanjian Internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10 diatas, dilakukan dengan Keputusan Pesiden. Lebih lanjut Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap Keputusan Presiden yang mengesahkan suatu Perjanjian Internaisonal kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi (Vide Pasal 11 UU 24/2000).

Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan Presiden dalam membuat Perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalam Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018.

Dengan demikian, perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani oleh kedua negara, baru dapat diterapkan bilamana telah dilakukannya ratifikasi oleh kedua negara.

2. Kilas balik Ekstradisi Indonesia-Singapura
Bahwa pada tanggal 16 Desember 2002, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Goh Chok Thong di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kala itu, keduanya melakukan pertemuan bilateral. Salah satu hasil pertemuan yakni tercapainya kesepakatan bahwa Indonesia dan Singapura akan menyusun rencana aksi pembentukan Perjanjian Ekstradisi kedua negara. Lalu pada tanggal 27 April 2007, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menggelar pertemuan di Istana Tampaksiring Bali.

Disitu, dilakukan penandatanganan Perjanjian Ekstradisi, Indonesia dan Singapura oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo.

Tetapi, Perjanjian Ekstradisi tersebut tidak dapat diberlakukan oleh kedua negara. Penyebabnya, pemerintah kedua negara belum meratifikasi perjanjian tersebut karena sepakat agar pengesahan Perjanjian Ekstradisi dilakukan secara paralel dengan pengesahan Perjanjian Kerja Sama Keamanan Indonesia-Singapura.

Pada tanggal 8 Oktober 2019, Indonesia dan Singapura membahas kembali tentang Persetujuan Penyesuaian Batas Wilayah Informasi Penerbangan Indonesia - Singapura (Realignment Flight Information Region/ FIR) dan Perjanjian Kerja Sama Keamanan dalam Leaders’ Retreat. Leaders’ Retreat adalah pertemuan tahunan antara Presiden Indonesia dengan Perdana Menteri Singapura untuk membahas kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara.

Menindaklanjuti hasil Leaders' Retreat 2019, Menteri Hukum dan HAM RI mengusulkan agar Perjanjian Ekstradisi yang sejak awal diparalelkan dengan perjanjian kerja sama keamanan kembali dibahas.

Kemudian pada tanggal, 22 Oktober 2021, setelah melakukan korespondensi, konsultasi dan perundingan, pemerintah Singapura menerima usulan Indonesia. Keinginan lama Indonesia akhirnya terwujud meski membutuhkan waktu panjang.

Akhirnya, pada 25 Januari 2022 Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong tiba di Pelabuhan Bandar Bintan Telani Kabupaten Bintan bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di The Shancaya Resort Bintan untuk melakukan pertemuan bilateral.

Pertemuan Jokowi dan PM Lee itu pun mencapai sejumlah kesepakatan di bidang politik, hukum, dan keamanan antara Indonesia dengan Singapura. Salah satunya, Perjanjian Ekstradisi Indonesia dan Singapura.

3. Definisi Ekstradisi
Istilah Ekstradisi berasal dari bahasa latin “Extradere” atau penyerahan. Secara etimologis, kata Ekstradisi berasal dari dua suku kata yaitu “extra” dan “tradition”. Ekstradisi adalah sebuah konsep yang berbeda dengan tradisi yang telah berabad-abad dipraktekan diantara bangsa-bangsa. Praktek tersebut adalah kewajiban setiap negara untuk menjadi  “Asylum” (Pelindung) bagi siapa saja yang memohon perlindungan dan tradisi untuk memelihara kehormatan (Hospitality) sebagai negara (Tuan Rumah) atas mereka yang memohon perlindungan tersebut.

Pada dasarnya Ekstradisi merupakan bentuk kerjasama Internasional untuk menangkap dan menyerahkan seseorang tersangka, terdakwa ataupun terpidana yang berada pada yurisdiksi Negara lain kepada Negara yang berhak mengadilinya. Dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan bahwa: Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya”.

4. Tata Cara Ekstradisi
Bahwa dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan bahwa: Permintaan Ekstradisi hanya akan dipertimbangkan, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Surat Permintaan Ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman (Sekarang disebut dengan Menteri Hukum dan HAM) Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.

Adapun surat permintaan Ekstradisi bagi orang yang dimintakan Ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai: Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarnegaraan orang yang dimintakan Ekstradisinya; Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari Negara peminta.

Bahwa surat permintaan Ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai: Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta; Uraian dari kejahatan yang dimintakan Ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan; Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan; Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan; Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan Ekstradisinya; Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.

Bahwa jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat Negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (Vide Pasal 23).

Sedangkan setelah Syarat-Syarat dan Surat-Surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan Surat Permintaan Ekstradisi berserta surat - surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan (Vide Pasal 24).

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan bahwa: Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan Ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya; Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang Permintaan Ekstradisi.

Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai Permintaan Ekstradisi, Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut; Dalam hal Permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada Perjanjian Ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia; Dalam hal Permintaan Ekstradisi sebagaimana dimaksud tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada Negara peminta.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan: Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan Ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia; Jika orang yang dimintakan Ekstradisinya tidak diambil pada tanggal yang ditentukan, maka ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 (lima belas) hari dan bagaimanapun juga ia wajib dilepaskan sesudah melampaui 30 (tiga puluh) hari.

Permintaan Ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan yang sama, setelah dilampauinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, dapat ditolak oleh Presiden.

Jika keadaan di luar kemampuan kedua Negara baik Negara peminta untuk mengambil maupun Negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan, negara dimaksud wajib memberitahukan kepada Negara lainnya dan kedua negara akan memutuskan bersama tanggal yang lain untuk pengambilan atau menyerahkan yang dimaksud.

Dalam hal demikian berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 40 ayat (3) yang waktunya dihitung sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat tersebut (Vide Pasal 41).

Selanjutnya, apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat di Ekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di Negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta Ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik (Vide Pasal 44).

Kemudian apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam Pasal 44 telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang (Vide Pasal 45).

5. Kejahatan Yang Di Ekstradisi
Adapun lampiran dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Esktradisi terkait dengan daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisikan yaitu :

1.) Pembunuhan.
2.) Pembunuhan yang direncanakan.
3.) Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4.) Perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5.) Persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu dinikahi.
6.) Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
7.) Memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
8.) Melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9.) Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
10.) Penculikan dan penahanan melawan hukum.
11.) Perbudakan.
12.) Pemerasan dan pengancaman.
13.) Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau  dipalsukan.
14.) Menyimpan atau memasukkan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15.) Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16.) Sumpah palsu.
17.) Penipuan.
18.) Tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan.
19.) Penggelapan.
20.) Pencurian, perampokan.
21.) Pembakaran dengan sengaja.
22.) Perusakan barang atau bangunan dengan sengaja.
23.) Penyelundupan.
24.) Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang -penumpangnya.
25.) Menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.
26.) Penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
27.) Pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nahkoda, penghasutan untuk memberontak.
28.) Pembajakan laut.
29.) Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
30.) Tindak Pidana Korupsi.
31.) Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.
32.) Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-undang Senjata Api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

6. Pengecualian Ekstradisi
Namun demikian, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, pada intinya menyatakan Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijakan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan. Daftar kejahatan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi tersebut dapat ditambah dengan jenis perbuatan lain yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai kejahatan.

Selain hal-hal yang telah diuraikan diatas, beberapa asas mendasar yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, antara lain :

1. Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik (Pasal 5);
2. Permintaan ekstradisi ditolak, jika putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Republik Indonesia yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan Ektradisinya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 10);
3. Permintaan Ekstradisi ditolak, apabila orang yang dimintakan Ekstradisinya telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya dinegara lain mengenai kejahatan yang dimintakan ekstradisinya (Asas Nebis in idem, Pasal 11);
4. Permintaan Ekstradisi ditolak, jika menurut Hukum Negara Republik Indonesia hak untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan putusan pidana telah kedaluwarsa (Pasal 12);
5. Permintaan Ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dimintakan Ekstradisi diancam dengan pidana mati menurut Hukum Negara peminta, sedangkan menurut Hukum Negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan (Pasal 13);
6. Permintaan Ekstradisi ditolak, jika menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan Ekstradisi akan dituntut, dipidana atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewerganegraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu (Pasal 14);
7. Permintaan Ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan Ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia dimintakan Ekstradisinya, kecuali dengan izin Presiden. (Asas kekhususan, Pasal 15);
8. Permintaan Ekstradisi ditolak, jika orang yang dimintakan Ekstradisi akan diserahkan kepada Negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan Ekstradisi itu (Pasal 16);

Bahwa berdasarkan dari keseluruhan uraian tersebut diatas, Kepentingan utama Indonesia di balik Perjanjian Ekstradisi adalah penangkapan para koruptor yang kabur ke Singapura dan yang tidak kalah pentingnya ialah Repatriasi (Pengembalian Aset) Negara yang di korupsi oleh para koruptor tersebut.

Adapun mekanisme pengembalian aset ini dapat dilakukan dengan dasar menggunakan istrumen Hukum Internasional beberapa cara diantaraya :

7. Konvensi PBB Anti Kejahatan Terorganisir Lintas Negara (United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime (UNCATOC)

Konvensi yang dikenal dengan sebutan Konvensi Palermo ini diadopsi oleh PBB di Palermo, Italia pada tahun 2000. Ide perlunya KAK 2003 sebagai kebutuhan mendesak bagi masyarakat Internasional timbul pada saat negosiasi UNCATOC.

Pada waktu itu negara-negara peserta UNCATOC sepakat bahwa tindak pidana korupsi lebih tepat diatur dalam instrument hukum tersendiri karena rumitnya masalah tersebut.

Dalam UNCATOC tidak ditemukan ketentuan tentang pengembalian aset dan ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit mengatur pengembalian aset seperti diatur dalam KAK 2003.

Walaupun demikian UNCATOC mengatur instrumen-instrumen hukum yang penting dalam pengembalian aset, seperti identifikasi, pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan hasil kejahatan, kerjasama internasional untuk tujuan-tujuan penyitaan serta penyerahan hasil tindak pidana atau kekayaan yang disita sebagaimana diatur dalam Bab 10 UNCATOC.

Kerjasama internasional adalah penting dan strategis dalam menjadikan negara korban mampu melaksanakan perintah pembekuan dan penyitaan aset yang diperoleh secara tidak sah yang berada dalam yurisdiksi negara lain.

Pentingnya kerjasama internasional anatara lain karena metode dan pendekatan sistem hukum setiap negara memperlihatkan variasi yang substansial. Ada yang menerapkan sistem berdasarkan kekayaan dan ada yang menerapkan sistem berdasarkan nilai atau kombinasi dari kedua sistem tersebut.

Selain itu ada variasi lain yang berkaitan dengan syarat-syarat dalam melakukan penyitaan, misalnya ada persyaratan adanya putusan yang memidana pelaku sebelum melakukan penyitaan, standar-standar pembuktian, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyitaan atas kekayaan pihak ketiga, dan penyitaan atas aset atau sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

8. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003
KAK 2003 memuat 8 (delapan bab) dan ketentuan-ketentuan yang sangat signifikan bagi perkembangan pembaharuan perundang-undangan Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Setelah KAK berlaku efektif, proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi diharapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Dengan mengimplementasikan KAK 2003 kedalam hukum nasional negara-negara pihak, maka seharusnya tidak ada lagi kekebalan dan tempat berlindung bagi para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi kemanapun mereka pergi dan menempatkan aset hasil tindak pidana korupsi.

Pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai  proses pengembalian aset melalui empat tahap, sebagai berikut:, pertama, pelacakan aset untuk melacak aset-aset, kedua, tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan, ketiga, penyitaan.

Hanya setelah melalui dan memenuhi tahapan-tahapan tersebut, baru dapat dilaksanakan  tahap keempat, yaitu penyerahan aset dari negara penerima aset kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Proses-proses hukum untuk memenuhi tahapan-tahapan pengembalian aset tersebut diatas dapat diadakan dalam yurisdiksi negara tempat terjadinya tindak pidana korupsi melalui kerjasama Internasional pengembalian aset antara lain melalui instrumen bantuan hukum timbal balik.

Hal tersebut juga dapat dilakukan dalam yurisdiksi negara penerima dengan cara pengembalian aset melalui penyitaan sebagai eksekusi dalam pemidanaan perkara tindak pidana pencucian uang atau dalam beberapa yurisdiksi, melalui hukum perdata dan pidana.

Berdasarkan rumusan tersebut ada beberapa unsur penting pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi antara lain :

1. Pengembalian aset merupakan sistem penegakan hukum;
2. Penegakan hukum dilakukan melalui jalur pidana maupun perdata;
3. Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak pidana korupsi, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi;
4. Pelacakan, pembekuan, perampasan, penyitaan, penyerahan dan pengembalian dilakukan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di dalam maupun di luar negeri;
5. Sistem penegakan hukum dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi yang dilaksanakan melalui institusi penegak hukum;
6. Sistem ini memiliki tujuan:
a. Mengembalikan kerugian keuangan negara;
b. Mencegah penggunaan dan pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang, terorisme dan narkotika;
c. Memberikan efek jera bagi pihak lain yang beritikat melakukan tindak pidana korupsi. (Kamis, 3 Februari 2022)

Penayangan artikel ini sudah seizin penulis, dan dipotong sebagian.




 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com