Oleh: Yusuf Blegur - Direktur Eksekutif Institute for Policy Public Strategic
(IPPS)
JAKARTA – TabloidSkandal.com || Ada yang tercecer dan memalukan di balik peresmian LRT jurusan Manggarai-Kelapa Gading pada 16 September 2026 kemarin. Bukan soal proyek Rp12,1 Triliun yang diduga berdiri di atas tanah rampasan warga, tapi soal arogansi pejabat istana.
Rakyat tidak peduli apapun dan bagaimanapun hubungan antara Teddy Indra Wijaya dan presiden. Namun, yang fundamental dan prinsipil adalah soal menjaga marwah presiden. Pun, jangan sampai urusan pribadi mengalahkan tugas dan tanggungjawab terhadap kehormatan sekaligus kewibawaan rakyat, negara, dan bangsa Indonesia.
Teddy Indra Wijaya berulah lagi, sejumlah direksi pengelola sektor transportasi diusir saat acara Peresmian LRT jurusan Manggarai-Kelapa Gading. Momen pengusiran pejabat di lingkungan Kereta Api Indonesia ketika mendampingi Presiden dalam gerbong LRT, menegaskan seorang Teddy memang tidak memiliki adab dan akhlak sebagai aparatur pemerintahan, terlebih dianggap sebagai pejabat sangat dekat dengan presiden.
Alih-alih ikut menampilkan wajah institusi kepresidenan yang merangkul dan egaliter, Teddy justru kerap arogan dan berlaku mentang-mentang dan sok kuasa.
Menjabat sebagai seorang Seskab, Teddy tidak lagi mampu berlaku prosedural dan profesional sebagaimana mestinya. Ia bahkan terlalu sering berlebihan menjalankan standar operasional dalam protokoler acara kepresidenan.
Pengusiran terhadap Alan Tandiono (Dirjen Perkeretaapian), Aditia Kesuma Negara (Dirut LRT Jakarta), dan Iwan Takwin (Dirut Jakpro) serta beberapa pegawai yang mendampinginya, membuktikan bahwasanya Teddy bukan saja memperlihatkan sikap over acting dan posesif terhadap Prabowo sebagai presiden. Teddy bahkan dinilai terlalu sering merendahkan dan melecehkan banyak pejabat.
Kasus pengusiran pimpinan LRT dilingkungannya sendiri merupakan bentuk kurangnya penghargaan terhadap para pejabat perkeretaapian yang telah berjuang keras menghadirkan LRT sebagai transportasi modern.
Siapa Teddy, yang hanya menjadi pejabat politik musiman? Dalam usia muda dan dengan karir politik kemiliteran yang relatif mudah karena kedekatannya dengan presiden, seharusnya membuat Teddy lebih bijaksana dan humble.
Publik belum lupa video viral tatkala Teddy menghentikan pembicaraan presiden saat ratas membahas Karhutla. Juga ketika seorang jenderal aktif ingin memenuhi panggilan presiden harus terhina karena birokrasi fasis ala Teddy.
Begitu kuat dan dominannya Teddy membatasi ruang gerak presiden dan seolah-olah presiden harus steril dari siapapun yang mendekat. Mulai dari anggota DPR, menteri, hingga jenderal aktif pun tak luput dari tembok besar proteksi Teddy.
Menariknya, semua perilaku itu justru membuat Teddy banyak menuai kecaman dan hujatan publik. Tak sedikit yang menilai hubungan presiden dan Teddy sering dipertanyakan, apakah sebatas Seskab atau merangkap ajudan sekaligus asisten pribadi. Atau seperti diplesetkan netizen, Teddy berperan sebagai 'baby sister' dan atau ibu negara yang kerap disebut Bunda Teddy.
Presiden pun juga harus tegas terhadap stigma negatif yang berkembang selama ini terhadap kemunculan istilah Boti pada seorang Teddy. Belum pernah ada respon tegas atau klarifikasi.
Lepas dari hubungan apapun yang terjalin, sudah seharusnya baik Teddy maupun presiden harus bisa menjaga dirinya masing-masing dari kemelekatan pribadi yang melampaui batas-batas hubungan formal dan normal.
Jangan sampai jadi preseden, karena perilaku seseorang pejabat yang terlalu dekat, seorang presiden kehilangan marwahnya. Harkat dan martabat Presiden jatuh dalam pandangan umum baik nasional dan internasional, hanya karena orang-orang tertentu.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bukan milik orang per orang atau kelompok tertentu saja. Presiden sesungguhnya milik seluruh rakyat, negara, dan bangsa Indonesia.
Bekasi Kota Patriot, 7 Rabiul Akhir 1448 H / 19 September 2026
