Jogyakarta, Skandal
Munas Himpunan Kontraktor Perkeretaapian (Hikkapi) yang berlangsung di Hyatt Hotel Jogyakarta berlangsung seru.
Meski para DPD menerima pertanggungjawaban Ketua Umum Ir Abdurahman, namun mereka memberikan beberapa catatan.
Sekian catatan itu, paling banyak mnyoroti soal kas DPP yang dinilai memprihatinkan.
"Masak se-kelas HIKKAPI kasnya hanya Rp 150 juta. Itu untuk kita ke Aceh saja sudah habis," jelas Ketua DPD Jawa Timur.
Padahal, menurut dia, uang kas sebesar itu tidak mencukupi membuat Munas saat itu. Heru mengajak semua DPD agar komitmen membesarkan HIKKAPI.
Heru juga meminta agar anggota yang besar harus membantu yang kecil di daerah agar terjadi pemerataan dan percepatan pembangunan.
Dari Sumatera Utara, selain menyinggung kas DPP, juga mempertanyakan program pengembangan kapasitas yang dijanjikan DPP, tapi tidak pernah dikaksanakan.
Sumut juga menyinggung soal komunikasi dengan pihak KAI. Namun sejauh mana komunikasi itu, tidak diketahui.
"Banyak anggota kita yang bermain di sana, tapi KAI tidak pernah menggubrisnya, sehingga banyak anggota keluar dari keanggotaan," ujar...
Padahal, seperti dikatakan DPD DKI - Banten, persaingan global saat ini, membutuhkan pengembangan kapasitas, mengingat terbukanya perkeretaapian terhadap perusahaan asing.
Karena itu beberapa DPD mengingatkan Ketum terpilih nanti dapat merombak kepengurusan yang mau berkerja membesarkan HIKKAPI. Apalagi kepengurusan tidak digaji.
Karena itu, DPD Jabar, yang diwakili Waisto mempertanyakan manfaat jadi anggota HIKKAPI, sekaligus akuntabilitas laporan keuangan.
Ketua DPD DKI I Nengah Suyasa secara tegas menuding lemahnya kepemimpinan Abdurahman dalam mengkonsolidasikan hubungan internal maupun eksternal
Selain akuntabilitas laporan keuangan yang diragukan, DPD Jateng dengan keras mengingatkan pentingnya peningkatan kemampuan komunikasi organisasi Hikkapi dengan instansi lainnya, terutama dengan pemerintah," tuturnya seraya menyebut kepengurusan mendatang mau bekerja membesarkan HIKKAPI.
Ketua Dewan Pengawas, Krisna mengakui selama 4 tahun terpilih dalam Munas, tidak pernah bekerja.
"Saya juga tidak pernah diundang, sehingga tidak bisa mengevaluasi," jelas Krisna yang meminta pimpinan sidang untuk bicara selama dua menit.
"Izinkan selsma 4 tahun jadi Dewan Penasehat saya bekerja dua menit," ujarnya disambut gerr peserta.
Lagi-lagi seperti DPD, dia meminta laporan keuangan itu harus akuntabel, buat apa saja uang itu digunakan. (Ian)
