Disinyalir Dana Covid-19 Diselewengkan Partai Berkarya Turun Mengawasi

Mataram Skandal

Carut marutnya pendataan penerima dana bantuan pandemic covid-19 di daerah menjadi sorotan banyak pihak. Semua akibat pendataan yang terkesan pilih kasih dan tidak merata t memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat. Asumsi dugaan penyelewengan dana tersebutpun bermunculan dari berbagai elemen, termasuk DPW Partai Berkarya Nusa Tenggara Barat yang dinakhodai oelh H.Darmawan.

Sekwil Partai Berkarya NTB Indra Jaya, S.Pd., angkat bicara diruang kerjanya usai rapat tertutup dengan seluruh kader dan pengurus DPD Partai Berkarya, Selasa 26 mei 2020.

Indra mengatakan bahwa, DPW Partai Berkarya memanggil seluruh kader  Partai Berkarya yang duduk di DPR dan DPRD Kabupaten Kota untuk membahas tentang pendataan dan penyaluran dana Covid-19 yang dinilai carut marut.

“Hari ini (Selasa 26 Mei 2020,red) kita panggil seluruh anggota DPR/DPRD Kabupaten Kota se NTB untuk menyampaikan pandangan mereka terkait pendataan dan penyaluran dana Covid-19. Pada perinsipnya Partai Berkarya sangat setuju atas kepedulian dan perhatian pemerintah yang ditunjukkan dengan pemberian bantuan dana kepada masyarakat terdampak untuk mengatasai ekonominya," terang Indra.

Terkait hal tersebut DPW Partai Berkarya NTB meminta kepada seluruh kader maupun DPR untuk tetap mengawasi pemangkasan anggaran oleh pemerintah Daerah melalui APBD harus didata secara akurat termasuk anggaran dari sumber lainnya.

Indra juga menekankan kepada Dinas Sosial sebagai corong utama dalam penyaluran dana Covid-19 agar menggunakan data yang akurat. Pencairannya pun diharapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai instruksi Presiden.

“Dari laporan anggota DPR Partai Berkarya Lombok Timur ditemukan kejanggalan berupa jumlah penerima hanya kurang dari 30 orang dari data 1000 orang yang semestinya menerima”, jelasnya.

Menurutnya, dari kenyataan yang ada pendataan yang dilakukan instansi terkait dinilai pilih kasih. Dampak covid-19 bukan hanya dirasakan oleh masyarakat miskin, namun secara keseluruhan tanpa pandang bulu dirasakan juga oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas.

“Kami meminta kepada kader partai Berkarya yang duduk di DPRD untuk memperketat pengawasan pendataan, bila perlu harus dilakukan kroscek kembali untuk memastikan data tersebut akurat agar tepat sasaran sesuai yang dikehendaki pemerintah pusat”,tegasnya.(N3G)