,
21 Februari 2018 | dibaca: 76 Kali
Advokat Punya Kekebalan Hukum
noeh21
Jakarta, Skandal

Seorang advokat memiliki hak imunitas ( kekebalan hukum) dalam menjalankan profesinya, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Demikian diungkapkan pengacara senior Juniver Girsang sehubungan laporan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pengacara Firman Wijaya SH ke  Bareskrim Mabes Polri 6 Febuari lalu.

"Karena itu seorang advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata," ungkap Juniver Girsang dalam keterangan persnya di Gedung LMPP, Jalan Wahid Hasyim No 10 A, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekadar ilustrasi, Juniver menyebut pasal 14 UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat  yang menyebutkan advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangan.

Sementara di pasal 16 mencantumkan advokat tidak dapat  Dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan kliennya dalam sidang pengadilan.

"Jadi bahwa apa yang disampaikan rekan advokat Dr. Firman Wijaya, SH., MH. di dalam sidang terbuka bertujuan untuk menggali kebenaran materiil di dalam melaksanakan tugasnya sebagai advokat di dalam konteks kekuasaan kehakiman," sambung Juniver, anggota tim advokasi untuk kehormatan profesi.

Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Lalu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013.

Hotman Sitompul menambahkan Pasal 7 huruf g  UU Advokat menyebutkan  advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara
proporsional, tidak berkelebihan. Untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.

SBY melaporkan Firman bermula
dari agenda persidangan terdakwa Setya Novanto, mantan Ketua DPR, dalam perkara
e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, 5 Februari 2018.

"Pada saat itu, rekan advokat DR
Firman Wijaya, SH, MH yang merupakan salah satu Tim Kuasa Hukum Setya Novanto, di saat pemeriksaan saksi telah bertanya kepada saksi Mirwan Amir, mantan anggota DPR periode 2009 – 2014 dari Partai Demokrat yang menyebutkan nama SBY. (red)
Berita Terkait
Berita Lainnya