Tutup Menu

Media Online Berperan Penting Dalam Pembangunan Kabupaten Sambas

Sabtu, 02 November 2024 | Dilihat: 67 Kali
    
Tabloidskandal.com - Pontianak II Analisis Ilmiah dan Akademis, Evaluasi pembangunan Kabupaten Sambas, Revie Ketua DPD IWOI (Ikatan Wartawan Online Indonesia) Sambas paparkan ke dalam konteks pembangunan wilayah, khususnya di Kabupaten Sambas kepada Awak media, Jum'at 01/11/2024.
 
Pentingnya untuk memahami apakah pembangunan yang dilakukan telah mencapai hasil yang diinginkan atau masih perlu peningkatan lebih lanjut.
 
Analisis ini bertujuan untuk riset mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sambas berdasarkan indikator-indikator yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan keselarasan dengan konstitusi serta undang-undang yang berlaku,"
Tutur Revie.
 
Lanjut Revie, dasar Konstitusi dan landasan Hukum maupun dalam 
perspektif hukum, pembangunan wilayah di Indonesia wajib berpedoman pada dasar konstitusi negara,"unggahnya.
 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pasal 33 Ayat (3) menyatakan, bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 
Artinya, pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip, kesejahteraan sosial dan keadilan bagi masyarakat lokal.
 
Revie menambahkan, selain itu
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
 
Tinjauan Filosofisnya di jelaskan Revie , yang merupakan Ketua IWOI DPD Sambas, secara filosofis, pembangunan di Kabupaten Sambas perlu ditinjau melalui konsep " utilitarianisme " yang mengutamakan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang, serta konsep " equity "atau kesetaraan dalam distribusi manfaat.
 
Hal ini penting untuk memastikan, bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan pemerataan dan keadilan sosial.
 
Dalam istilah Latin, terdapat konsep "salus populi suprema lex esto" yang berarti "kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.
 
Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah," terang Revie. 
 
Revie juga mengutarakan lewat media ini , Analisis Keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Sambas dengan hadirnya Media online seringkali menjadi sumber informasi utama dalam menilai keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan. 
 
Berdasarkan beberapa indikator yang dilaporkan, pembangunan di Kabupaten Sambas menunjukkan beberapa pencapaian, tetapi juga diwarnai tantangan ," ucapnya .
 
Seperti dijelaskan Revie dibawah ini
1. Peningkatan Infrastruktur 
Beberapa laporan menyebutkan adanya perbaikan pada infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Meskipun demikian, akses ke infrastruktur tersebut di beberapa wilayah pedesaan masih terbatas.
 
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat : Sektor ekonomi lokal, terutama yang berhubungan dengan pertanian dan perikanan, merupakan pilar utama perekonomian Kabupaten Sambas. Program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan dan akses ke permodalan telah dijalankan, tetapi hasilnya belum merata di seluruh wilayah.
 
3. Kesejahteraan Sosial : Kabupaten Sambas masih menghadapi masalah tingkat kemiskinan di beberapa wilayah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan sosial dan pemerataan kesejahteraan belum optimal.
 
4. Tantangan Pendidikan dan Kesehatan Akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan di beberapa daerah yang jauh dari pusat kota. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap masyarakat mendapat akses yang memadai ,"Jelasnya.
 
Hadirnya Media Online dalam Pembangunan di Kab. Sambas adalah memegang peran penting dalam memantau perkembangan dan keberhasilan pembangunan. Melalui media online, masyarakat dapat mengawasi dan memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah daerah. 
 
Media juga menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam sosialisasi program pembangunan serta edukasi mengenai hak dan kewajiban warga ," tegas Revie 
 
Di akhir wawancara Revie memberikan Kesimpulan berdasarkan analisis ini, pembangunan di Kabupaten Sambas telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, terutama infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. 
 
Namun, tantangan signifikan masih terlihat, khususnya dalam hal pemerataan kesejahteraan, akses pendidikan, dan kesehatan ," ucap Revie.
 
Sebagai Ketua DPD IWO Indonesia Sambas di anggaran tahun 2025 nanti , 
Pemerintah Kabupaten Sambas diharapkan terus berpegang pada prinsip " salus populi suprema lex esto " dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.
 
Upaya peningkatan akses dan kualitas hidup di daerah terpencil, perlu menjadi prioritas agar pembangunan yang dilakukan benar-benar membawa manfaat yang merata. 
 
Dengan memanfaatkan media online secara efektif, baik masyarakat maupun pemerintah dapat lebih mudah melakukan evaluasi dan memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat dan konstitusi negara ," Tutup Revie.
 
(Sumber DPD IWO Indonesia Kab Sambas)
Pewarta : ARH Tbs

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com