Jepara,Skandal
Pengurus Perkumpulan Wartawan Online (PWO) Jepara, Jawa Tengah, melakukan audiensi kepada DPRD Jepara, Rabu (26/8).
Dalam audiensi itu, pengurus PWO Jepara diketuai oleh H. Ali Achwan ST, berdiskusi soal problema bangsa, khususnya di Kabupaten Jepara.
Sementara dari DPRD Jepara dipimpin oleh PLT Ketua Dewan H. Drs. Junarso dari fraksi PDIP, didampingi oleh Drs. H. Pratikno dari Fraksi Nasdem.
"Kami berterimakasih kepada teman- teman PWOIN karena telah singgah di kantor wakil rakyat. Apabila teman-teman media meminta penjelasan atau apapun yang berkaitan dengan kinerja dewan, silahkan datang kapan saja. Kami berharap teman-teman PWOIN nanti bisa mengekspos atau publikasikan kegiatan kami supaya masyarakat paham dengan kinerja dan program-program DPRD. Mari kita saling bersinergi membangun Jepara agar bisa menjadi kota yang maju dan sejahtera," ujar Junarso.
Dalam diskusi yang hangat ini, ketua PWO Ali Achwan, ST,MH. menyinggung politik di Jepara tentang kekosongan Wakil Bupati Kabupaten Jepara dan penanganan Covid-19, langsung ditanggapi oleh Ketua Dewan, H. Drs. Junarso.
Dia menyampaikan DPRD sudah sepakat dengan fraksi-fraksi lain untuk mengajukan calon Wakil Bupati agar dalam pengelolaan pemerintahan bisa maksimal. Apalagi dalam kondisi pandemi Bupati perlu pendamping dalam pengelolaan pemerintah, khususnya penanganan pemutusan mata rantai Covid-19.
"Saat ini kami sudah menjaring kandidat untuk dijadikan sebagai calon Wakil Bupati, tetapi dalam hal ini belum bisa kami publikasikan siapa dari nama kandidat-kandidat tersebut," lanjutnya.
Terkait pertanyaan dari PWOIN tentang penanganan Covid-19, H. Pratikno menyampaikan " Saya dan teman-teman dewan juga kecewa atas kinerja gugus tugas Covid-19 dan eksekutif yang menurut saya kurang maksimal dalam penanganan covid-19. Saya dengan teman-teman fraksi terus melobi PDIP siang malam, untuk menggunakan hak angket DPR atau pembentukan Pansus dalam pengawasan penanganan covid-19, agar bisa masuk ke lini-lini yang berkaitan dan bisa maksimal dalam pengawasan, karena selama ini setiap DPR mengundang pihak-pihak dan instansi yang terkait dalam penanganan covid-19 selalu tidak memuaskan memberikan jawaban."
Sebab, menurutnya, setiap jawaban hanyajhanya dicatat dan akan laporkan kepada atasan. Semua data baik anggaran dan tata kelola penanganan jawabannya belum bisa di berikan, hal itu memperlihatkan kekurangseriusan dan profesionalisme dalam penanganan bencana nasional ini. Padahal pemerintah sudah menganggarkan Rp 203 miliar dan itu perlu keterbukaan agar asumsi masyarakat tidak negatif.
"Kemarin kita teman-teman dari 8 fraksi, sudah sepakat di bulan September 2020, akan kita bentuk Pansus penanganan covid19." tambahnya.
DPRD Jepara akan membantu memberikan ruang media, agar rekan rekan media yang tergabung dalam wadah organisasi PWOIN, bisa menempati ruang media, untuk memberitakan kegiatan anggota Dewan di DPRD Jepara, ini merupakan langkah bagus dalam proses pemberitaan. (Tim)
