,
26 Maret 2018 | dibaca: 215 Kali
Pemerintah Daerah Dan Bupati Tidak Boleh Intimidasi Kades.
noeh21
Bojonegoro Skandal,

Beberapa kepala desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bojonegoro  menghadap Wakil Ketua  DPRD Kabupaten Bojonegoro Syukur Priyanto, Suyuti, dan Sunjani .

Kedatangan para kades tersebut  dalam rangka menyampaikan keluhan terhadap permasalahan pelaksanaan pelantikan perangkatnya yang belum melantik perangkat desa yang telah lulus seleksi ujian perades beberapa waktu  lalu.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Syukur Priyanto  kehadiran 15 orang  kepala desa  di ruang kerjanya adalah  penekanan dan intimidasi yang berlebihan terkait belum melakukan pelantikan Perades. Pihaknya tidak menginginkan adanya penekanan dan intimidasi sehingga sampai terjadinya proses pemecatan .

"Saya minta kepada pemerintah daerah  dan Pj Bupati Bojonegoro  agar memberhentikan proses surat pemecatan terhadap kepala desa yang belum melantik perangkat desanya. Kita harus menghormati serta menghargai solusi yang terbaik," ungkap  ketua DPC  Demokrat Bojonegoro.

Salah seorang Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Tambakrejo Teguh Sugiharto mengatakan  belum melantik perangkat nya karena permintaan warga masyarakatnya sendiri mengingat tidak ingin terjadinya koneksi dalam pengisian perangkat.

Dia menyebut pihaknya hanya melantik seorang perangkat  yang  lolos dari koneksitas. Sedang yang  belum dilantik ada 2 orang, yaitu sebagai Kaur Keuangan dan Kasie Kesejahteraan. 

"Kami belum melakukan pelantikan karena permintaan masyarakat desa ,BPD dan Wali amanah desa," jelasnya.

Sampai saat ini ada beberapa desa yang belum melantik perangkat desanya, yaitu Wotan Ngare Kec.Kalitidu, Desa Sukosewu,  Kec. Sukosewu, Desa Sumberejo , Desa Kuniran Kec.Purwosari dan masing-masing desa punya alasan tersendiri dengan belum melakukan pelantikan tersebut.( Bond)
Berita Terkait
Berita Lainnya