Tutup Menu

mura

Jumat, 05 Juni 2020 | Dilihat: 488 Kali
    


Skandal Mus Rawas

,Program peremajaan sawit rakyat diresmikan Jokowi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 13 Oktober 2017 bertujuan untuk meningkatkan produktivitas panen dari 2,5 ton CPO per ha menjadi 8 ton CPO per ha. Biaya Rp25 juta per ha itu ditanggung oleh BPDPKS dengan syarat lahan harus bersertifikat, memiliki dana pendampingan, lahan yang tidak produktif yakni kurang dari 10 ton per ha per tahun dan kurang dari 4 ha.                                                            .
Legalitas hingga Replanting, Setumpuk Masalah Petani Sawit Musi Rawas dan 
Permasalahan yang dialami petani sawit perlu segera dibenahi agar taraf hidup petani naik.
     
Menjadi salah satu primadona komoditas, pemandangan tanaman kelapa sawit mendominasi Musi Rawas,dan sekitarnya,Namun di balik hamparan hijau pohon kelapa sawit di  kabupaten Musi Rawas, terdapat sejumlah masalah, terutama yang menimpa para petani sawit. Mulai dari legalitas, perizinan, harga jual sawit, sulitnya mengakses dana replanting, hingga minimnya pendampingan tentang tata cara berkebun sawit yang tepat. 

Salah satu permasalahan tersebut dihadapi oleh ,  petani sawit,minimnya tata kelola sawit sehingga dibutuhkan pembenahan, segala tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU), legalitas, pendampingan dan juga harga jual perlu diatur agar tidak menimbulkan gejolak.

“Maka sebab itu, dibutuhkan peta yang disepakati bersama sebagai solusi tarik menarik kepentingan ini,” 

Tak hanya itu, petani juga membutuhkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan,Masalah lainnya adalah minimnya pendampingan petani dalam praktik budidaya kelapa sawit berkelanjutan. Pendampingan ini juga berguna untuk mendukung petani menerapkan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang layak lingkungan dan bebas dari eksploitasi sosial.

Petani sawit di Desa Marga Sakti  Kabupaten Mura, mendapatkan pendampingan pengelolaan perkebunan sawit. Padahal, dia dan sesama petani plasma oleh bekerja sama dengan PT.Juanda Sawit PSR PT Djuanda Sawit Oman kepada Skanda tulisnya via WhatsApp Jumat ( 06/06/20) 
 KSU Al-Fa'iz Mandiri Desa Marga Sakti Kec.Muara Kelingi  luas 153,9022 ha dan 58 pekebun ( Plasma PT. Djuanda Sawit Lestari perihal permintaan media ini untuk Konpirmasi dan  wawancara Oman PSR KSU AL-FA'IZ MANDIRI mengatakan dia  belum bisa, kami masih persiapan pelaksanaan replanting ,Demikian kami sampaikan, terimakasih tulisnya di WhatsApp.

Minimnya pendampingan, pemerintah maupun perusahaan memunculkan,kepastian dan Replanting berpengaruh masalah harga sawit,yang menurun sementara biaya operasional tinggi juga menjadi makanan sehari-hari para petani. Mereka mengeluh hasil berkebun sawit tidak lagi menguntungkan seperti dulu.

“Pengeluaran  besar, tapi penghasilannya sedikit. Posisi kami jadi sulit karena tetap mengeluarkan biaya untuk tenaga kerja dan pupuk. Harga yang rendah membuat usaha kami susah berkembang,” 

Persoalan harga menjadi momok bagi para petani sawit. Selama ini mereka yang menjual sawit ke perusahaan dianggap ‘pihak ketiga’Kondisi tersebut membuat posisi petani lebih lemah karena harga dan persyaratan kelayakan TBS ditentukan oleh perusahaan, bukan mengacu pada peraturan pemerintah.

Penetapan standar harga oleh perusahaan ini membuka celah bagi para tengkulak,Hasil sawit yang dianggap tidak memenuhi standar jual ke perusahaan akhirnya dijual petani ke tengkulak,atau tempat penimbangan dengan harga yang lebih murah dari harga perusahaan maupun harga pemerintah.

Penelusuran Skandal,mendapati fenomena ramp banyak ditemui di sepanjang jalan Kabupaten Mura, banyaknya ramp ini mengindikasikan tata niaga TBS di tingkat petani butuh diperbaiki agar petani mendapat harga yang lebih adil.


Terakhir, persoalan replanting. Musi Rawas masuk dalam target replanting pemerintah karena memiliki perkebunan sawit yang luas. Dilansir Skandal menurut Ir Subardi Kepala Dinas Musi Rawas, pada 2019 alokasi peremajaan sawit seluas 416 hektare dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

 
Meski demikian, petani patutlah mempertanyakan kejelasan dana replanting tersebut. Selain itu, persyaratan administrasi juga mempersulit petani untuk mengajukan replanting. Proses peremajaan sawit ini masih terkendala kelengkapan dokumen pendukung seperti rencana anggaran, surat keterangan, hingga status lahan.


Realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR) di tingkat nasional memang masih di bawah target. Program PSR sudah mulai dikerjakan pada 2019-2020 dengan target 416 hektare dan 2020 300 hektare , Realisasi yang tercapai seluas 416 hektare dan tahun 2020, direncanakan 3000 hektare, target ditambah menjadi 30416 (Tiga Ribu Empat Ratus Enam Belas )hektare diMusi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

 
Pada 2019, target peremajaan kebun sawit yang  dicapai seluas 416 , realisasinya,Masalah teknis birokrasi adalah salah satu penghambat utama. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya memenuhi target penyaluran replanting melalui penyederhanaan persyaratan      ...      .  .............

Semantata Tumar Kades Marga Sakti ditemui Skandal dikantornya (02/06) membenarkan bahwa Ketua KUD Siti  Memang  Isteri saya  dan dia lagi pergi sama ibu Camat ada urusan, saya tidak berani mencampuri urusan tersebut , program sudah jalan bibitnya ada di PSR Djuanda Sawit, uangnya memang ada  diendap dibank kata dan jumlah lahan Sawit 502 disini dan sudah dikerjakan Pihak PT.Djaunda Sawit karena Corona COVID19  ini dibekukan  Sampai berita ini tayang Subardi Kadis Perkebunan WhatsApp dan selulernya  tidak aktif begitupun  Joko sebagai Kabid membidangi hal ini dihubungi selalu tidak menjawab via selulernya(ed).

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com