,
20 Mei 2018 | dibaca: 588 Kali
20 Pegawai RSUD Sekayu Diduga Plesiran ke Thailan, Berkedok Study Banding
noeh21
Dr Dr Makson Direktur Rumah Sakit Daerah Sekayu
Pegawai RSUD DIDUGA PELESIRSN KELUAR NEGERi .
Sekayu, Skandal

Sebanyak 20 orang tenaga medis dan admintrasi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu (RSUD Sekayu) pada akhir tahun 2017 berangkat keluar negeri,  Thailand, dengan alasan stady banding. 

Ternyata, kepergian mereka yang 
​​​​​menggunakan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari RSUD Sekayu, diduga bukan untuk stady banding, melainkan sebagai pelesiran/jalan-jalan  akhir tahun dari pihak RSUD Sekayu.

Sebab,  kepergian Stady Banding terasebut diduga tidak mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri melalui gubernur Sumsel, hanya saja mendapat izin dari Bupati Muba.

Pihak RSUD Sekayu dari salah satu bidang yang di kepala Akrim saat dikonfirmasikan awak media tentang penggunaan dana BLUD RSUD Sekayu meminta  jangan menayakan perihal dana BLUD bila tidak punya cukup bukti.

Tapi, soal ada pegawai dari RSUD ke Thailand,  dia membenarkan.  "Memang ada pegawai RSUD Sekayu yang study banding kesana ini sudah prusedur, " katanya.
Sementara itu Direktur RSUD Sekayu, dr Makson saat di konfirmasikan membenarkan  ada 20 pegawai rumah sakit yang ke luar negeri untuk melakukan stady banding ke  Thailand.  "Itu pegawai yang di pilih , ada yang dari para medis dan adminitrasi," ungkapnya.

Ketika di tanya apakah yang Aparatur Sipil Negara sudah ada izin dari gubermur, "Wah tidak perlu izin gubernur, kaerna kami sudah ada izin dan rekomendasi dari bupati. Sebab yang kami gunakan ini bukan dana berasal dari APBD melainkan dana BLUD RSUD," kata Makson, sambil menunjukan surat adanya undang dari tempat tujuan. Kami berangkat dengan dana BLUD bukan dana APBD.

Salah satu pejabat di Muba yang tidak dapat sebutkan namanya mengatakan setiap PNS/ASN yang berpergian ke luar negeri harus mendapatkan izin dari Menterii Dalam Negeri melalui gubernur, jadi PNS /.ASN tersebut jauh sebelum ke luar negeri mengajukan dulu usulan melalui gubernur yang nanti diteruskan oleh gubernur ke mentrian dalam negeri.

"Setelah ada izin , baru gubernur memberikan surat persetujuan keluar negeri, semuanya itu ada aturan," cetusnya.
Berita Terkait
Berita Lainnya