,
03 Mei 2018 | dibaca: 245 Kali
Bayar Rp 25 Juta Per Unit
Perumahan Nelayan Gratis di Lotim Jadi Bancaan Berjamaah
noeh21


Lombok Timur NTB,SKANDAL:

Bantuan program perumahan khusus nelayan tahun 2017 yang digelontorkan pemerintah pusat di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kab. Lotim NTB di duga dikomersilkan pihak-pihak tertentu. Padahal rumah tersebut diberikan cuma-cuma kepada para nelayan.

Bahkan dugaan penyelewengan itu  disinyalir dilakukan secara korporasi atau secara berjamaah dan terencana oleh sejumlah oknum demi keuntungan pribadi.



Kisah sengkuni program pemerintah itu dimulai dari pembangunan Rusun itu dialihkan ke lokasi  desa tetangga,  Ketapang Raya di 2016 yang lalu. Sebab,  pemerintah Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak tidak mampu menyiapkan tanah seluas 1 hektar yang menjadi persyaratan mutlak untuk mendapatkan program RUSUS (Rumah Khusus Nelayan). Proyek tersebut bernilai miliaran rupiah.

Tapi siapa sangka, perpindahan lokasi itu menimbulkan aroma  segala cara  demi menyiapkan tanah lokasi untuk program Rusus Nelayan dari pemerintah pusat.

Buktinya, temuan Skandal sebanyak 52 unit perumahan khusus nelayan  berada  di atas tanah yang diduga milik  pribadi. Bukan milik pemerintah desa yang akan dihibahkan kepada  nelayan secara gratis.

Ternyata realisasinya  tidak sesuai  aturan. Pasalnya,  masyarakat ataupun para nelayan dikenakan biaya pembebasan lahan sebesar  Rp.25 juta setiap 1(satu) unit perumahan kepada pemilik tanah, Daeng Agus Suhendar, salah seorang masyarakat desa Tanjung Luar.

Daeng Agus Suhendar

​​​Daeng  membenarkan proyek perumahan nelayan Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur di bangun di atas tanah miliknya seluas 75 are dan tanah milik orang lain atau keluarganya seluas 25 are. Jumlah luasnya 1 hektare.

"Memang benar perumahan nelayan tersebut dibangun di atas tanah  saya, meskipun pemerintah Desa Tanjung Luar sudah menerbitkan surat jual beli tanggal 28 Desember 2015 lalu," tuturnya.

Tapi, lanjut dia, pemerintah desa tidak dapat menguasai dan memiliki secara fisik obyek tanah  yang terletak di Kampung Baru, Dmesa Tanjung Luar tersebut.

"Alasannya,  ada kesepakatan  surat jual beli tersebut di terbitkan hanya sebagai persyaratan administrasi yang sifatnya  formalitas saja, " ujar Daeng Agus Suhendar kepada  SKANDAL NTB saat di temui di kediamannya belum lama ini.

Daeng mengaku, tanah miliknya temrsebut tidak pernah di hibahkan kepada siapapun, termasuk pemerintah Desa Tanjung Luar.

"Sejak beberapa waktu lalu hingga kini, saya meminta pembayaran kepada masyarakat sebesar Rp.25 juta setiap 1 unit rumah, sehingga harga totalnya mencapai Rp.1,3 Miliar," ungkapnya menyebut  pemerintah desa hanya m membantu masyarakat nelayan Tanjung Luar agar bisa memiki rumah melalui program pemerintah pusat tersebut. Makanya dia  bersedia menyiapkan lahan tanah seluas 1 hektar sebagai lokasi pembangunan.

Menurut  Daeng,  tidak mungkin dia hibahkan tanah seharga Rp.1,3 miliar. Apalagi tanah itu  warisan  leluhur orang tua yang masih menjadi milik keluarga besar.

Daeng Muhamad Ikhsan,  anggota DPRD Kabuapaten Lombok Timur yang dikonfirmasi  SKANDAL  mengaku tidak tahmu banyak terkait lokasi pembangunan perumahan tersebut. Namun jika memang tahapan dan proses  mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat  tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)  patut di pertanyakan. Apalagi ada beban biaya dalam pembebasan tanah tersebut. "Cukup mahal bagi masyarakat nelayan kurang mampu yang jadi sasaran program," jelasnya, seraya mempertanyakan 
bila program tersebut gratis kenapa  harus bayar?

Kuitansi pembayaran

Daeng Can mengaku baru tahu sejumlah nelayan membayar DP  dengan  cicilan  variatif dari Rp.2 juta hingga Rp.12 juta kepada Daeng Agus Suhendar.

Pembayaran tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti kuitansi yang di tandatangani Daeng Agus Suhendar.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) H.Bulera ST MT pembangunan Rumah Khusus NTB 3 dengan No Konrak: KU.08.08/PPK RUSUS-mSNVTP3NTB/22.2 tanggal 01 februari Tahun 2017 pihaknya hanya membangun, sedang fasilitasi oleh Pemkab Lotim.

Kadis Perumahan dan Pemukiman Kab. Lotim   saat di konfirmasi mejelaskan  program itu langsung  dari Pemerintah pusat diperuntukan  masyarakat nelayan tidak mampu alias miskin atau tidak punya rumah.

"Ini juga di berikan Hak Guna Pakai saja, bukan jadi milik pribadi smelamanya dan yang dikerjakan Direktorat Jenderal  Penyadiaan Petumahan SNVT penyediaan Perumahan," pungkasnya. 

Sedangkan menurut Muliadi, Kepala Dusun Kampung Baru Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kab. Lombok Timur Rumah Khusus ( RUSUS) Nelayan dari Pemerintah Pusat tidak bisa karena muang Rp 25 juta untuk membayar tanah atau rumah tersebut.

"Hanya masyarakat  ekonomi mampu saja yang dapat menikmatinya," tandasnya. Dia berharap kepada Presiden Jokowi atau Pemerintah Pusat melakukan pengawasan langsung kepada pelaksana program yaitu PPK, DINAS PUPR PROVINSI dan Dinas PUPR yang ada di Kabupaten Kota khususnya Lombok Timur. Lalu memanggil Menteri PUPR  untuk mengaudit 
Program tersebut agar tepat sasaran sesuai harapan pemerintah pusat dan masyarakat . 
Ia juga mengatakan bahwa Kades di era Fahruddin ( mantan Kades)  telah melakukan kongkalikong dengan  Daeng Agus Suhendar, Daeng Acok, dan Sekdes "Yahya " untuk melakukan pembohongan Publik agar program ini di turunkan oleh Pemerintah Pusat,  Kementrian PUPR dan terkesan program proyek ini di paksakan.

Hal senada juga di sampaikan oleh M.Ikhsan Dharma Sentosa, Pengurus Lembaga Forum Peduli Desa Kab. Lotim menyatakan  Pemerintah Desa Tanjung Luar mampu menyiapkan Lahan untuk program dan betul - betul Clear and Clean dari persyaratan administrasi terkait dengan tanah atau lokasinya milik Pemerintah Desa , agar masyarakat tidak terbebani untuk membayar tanah. 

"Program ini  Gratis dari Pemerintah Pusat dan sasaranya masyarakat nelayan yang tidak mampu. Diharapkan  persoalan ini di usut oleh pihak berkompeten atau aparat penegak karena jelas sudah terjadi pungli," pungkasnya. (007 @mien).
Berita Terkait
Berita Lainnya