,
21 Desember 2017 | dibaca: 73 Kali
Pembahasan Perda Pesta Rakyat Alot
noeh21

Muba, Skandal

Pembahasan draf Perda soal pesta rakyat yang lazim pada pernikahan di Kabupaten Muba, Palembang, belum mencapai kata mufakat soal pembatasan waktu. Masing-masing pihak punya  sudut pandang masing-masing.

Berlangsung di ruangan Bamus DPRD Muba, pembahasan Perda diketuai oleh H. Bahrul SH, MH. Sementara dari eksekutif (Pemda) diwakili oleh  Plt Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Apriadi MM. Kabag Hukum Yudi Herzanti SH, disusul beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas), MUI, ICMI,  LSM dan tokoh-tokoh masyarakat Muba, Banyuasin.

Sekian di antaranya adalah Zainal, pemangku adat yang pertama kali menggulirkan agar adanya Perda tentang pesta rakyat. Alasannya, pesta rakyat yang lazim pada pernikahan di Kabupaten Muba, Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan itu menjadi pemicu tindak kriminalitas. Baik mengkonsumi narkoba, minuman keras, hingga terjadi tindak kriminalitas yang tidak senonoh.

Pembahasan diawali Kabag Yudi sebagai pemakarsa mengusulkan agar  pesta rakyat dimulai pukul 8.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Sementara PLT Sekretaris Daerah (Sekda )meminta  memperpanjang waktu pembatasan hingga pukul 00.00 WIB. Alasannya, pesta rakyat itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan nyaris menjadi budaya dalam setiap resepsi perkawinan.

“Jadi, kalau sudah melewati pukul 00.00 WIB tadi, maka diberikan sanksi,” ujarnya, seraya menyebut dalam perizinan maupun pelaksanaan harus diawasi oleh pihak kepolisian yang berseragam lengkap di acara tersebut. Jadi, menurutnya, ada tiga prinsip yang harus dilakukan, batasan waktu, pengawasan dan sanksi.

Alotnya pencantuman batasan waktu dalam draf pesta rakyat tersebut, akhirnya menimbulkan pro dan kontra. Di satu pihak menyetujui hingga pukul 00.00 WIB, tapi tanpa adanya house music atau remik dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas.

Sementara anggota DPRD Muda dari PKS, Abdul Basid mengusulkan agar pesta rakyat di malam hari ditiadakan. “Lebih banyak mudaratnya,” jelas Abdul menggulirkan alasan, yang juga sebagai anggota Pansus II Bapemperda.

Usulan serupa juga dilontarkan perwakilan MUI, Depag, Muhammadiyah.

Sedangkan kalangan pemuda dan LSM, Almsyah SPDI, Msi – akrab dengan sebutan ustad Coi, mengharapkan pesta rakyat dibatasi sampai pukul 00.00 WIB, ditambah batasan tertentu dan pengawasannya lebih ditingkatkan.

“Muba tidak akan putih oleh kita-kita,” tandasnya. (Idris)
 
Berita Terkait
Berita Lainnya