,
24 November 2017 | dibaca: 207 Kali
Para Kepaa Desa Bojonegoro Gugat Panitia Pengisi Perangkat Desa
noeh21
Pengacara M. Soleh

Bojonegoro, Tabloid Skandal

Para Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro untuk mengajukan gugatan terhadap empat pihak Panitia Pengisi Perangkat Desa 2017.

Menurut M. Soleh,  selaku kuasa hukum darii salah satu Kepala Desa, Ahmad Bagus Kurniawan mengungkapkan, permasalahan yang mencuat saat ini diduga pelaksanaan ujian seleksi adalah cacat hukum.

Sebab, saat ada perjanjian dengan Drs. Khamim MM, selaku Ketua Koordinator dan Universitas Negeri Semarang (Unnes)  dan  pembuat naskah ujian seleksi pengisian perangkat desa, Unnes tidak hanya membuat ujian naskah tetapi juga melakukan koreksi.

Padahal, sesuai Perda No 1 menyebutkan Unnes itu hanya sebatas pembuat naskah, jadi panitia dan seleksi. “Sedangkan koreksi adalah panitia desa,” ujanya

Karena itu, sambung Soleh, kuat dugaan  Tim koordinator Khamim ada indikasi bermain dengan melibatkan pihak Unnes untuk meloloskan orang-orang yang telah dipesan. “Jadi yang  paling bertanggung jawab adalah Khamim dan Tim UNNES.  Selanjutnya Bupati Bojonegoro, Suyoto,” paparnya. 

Sedang  pasal 7, tugas tim Kabupaten adalah mengawasi proses, mengawasi pembentukan tim, mengawasi kerjasama dan pengawasan. 

"Semestinya saat perjanjian dibuat antara pihak Tim koordinator Khamim dan Kampus Unnes, semestinya tingkat Kabupaten  harus sudah mengingatkan perjanjian ini adalah benar, Makanya, karena tidak melaksakan kewajibannya,  kita tuntut melalui jalur hukum,"ungkap M. Soleh.

M Soleh  menyampaikan pesan kepada kepala desa yang belum melantik Perangkat Desa agar  tidak ikut-ikutan melantik sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. 

"Karena persoalan ini sangat sederhana, karena dalam pasal 6, pasal 7 itu sangat sederhana dan jelas merupakan kesalahan antara pihak Khamim dan Unnes," jelasnya
(Bond)

Berita Terkait
Berita Lainnya