,
16 Februari 2018 | dibaca: 48 Kali
Masyarakat Muba Soroti Pinjaman Rp 450 Miliar
noeh21

Sekayu,  Skandal 

Pinjaman Pemkab Musi Banyuasin kepada 
PT.  Sarana Multi Infrastruktur ( PT.SMI ) sebesar Rp 450 miliar mendapat sorotan tajam masyarakat.

Ada menyebut sebagai fee maupun penggunaanya untuk kepentingan Pilgub 2018.

"Pinjaman tersebut untuk mempercepat pembangunan Infrastruktur untuk
membiayai sejumlah proyek multi years tahun anggaran 2018," tutur Bupati Musi Banyuasin melalui Wakil Bupati Beni Hernedi dalam penjelasannya pada rapat paripurna DPRD masa persidangan ke I Rapat ke I.

Sekian di antaranya adalah untuk peningkatan Jalan Tebing Bulang – KM 11, Jirak – Talang Mandung, Jirak- Layan- Bangkit Jaya, Jembatan Gantung- Talang Simpang, SP Rukun Rahayu- Mekar Jaya Kec. Sungai Keruh.

Panjang total semua jalan tetsebut sekitar 59,95 KM dengan biaya Rp 200 miliar.

Kemudian untuk membiayai pelebaran dan peningkatan jalan dari SP. Sukarami- Simpang Sari- Tanah Abang- Saud- Sp. Selabu- Dawas sampai Berlian Makmur, dengan panjang jalan sepanjang 70,56 KM dengan biaya sebesar Rp120 miliar.

Selanjutnya, kata Beni Hernedi pembangunan jalan dari jembatan Lalan menuju Desa Mekar Jadi- SP. Jalan Negara sepanjang 46,77 KM dengan biaya Rp70 miliar.

Terakhir, pembangunan dua unit jembatan yang melalui desa mendis menuju desa muara medak sepanjang 120 Meter dengan biaya Rp60 miliar.

"Kami sangat berharap kiranya rancangan peraturan daerah tersebut dapat di bahas dan kemudian dapat di setujui untuk di jadikan Perda,” papar Wabup, Selasa (2/1/2018) di Gedung Paripurna DPRD Muba.

Berbagai fraksi di DPRD Muba dalam Rakerda tersebut  dalam pemandangan umum fraksi- fraksi DPRD mengkritisinya.

Seperti diawal,  Fraksi PAN, Yulisman dalam pandangan umumnya memaparkan bahwa PAN merasa khawatir dengan proyek  di tahun berikutnya karena harus melakukan pembayaran hutang dari pinjaman tersebut.

" Makanya Pemda akan melakukan lelang secara tender dan transparan,” paparnya.

Fraksi PDIP  yang di bacakan oleh Ahmad Rivai, mempertanyakan mengapa  baru sekarang pinjaman daerah itu di gulirkan, sementara APBD sudah di sahkan.

Fraksi Gerindra pun tak luput dari saran dan masukan, pandangan umum yang di sampaikan oleh Maulie Hafist, menjelaskan bahwa agar Pemerintah Daerah untuk  mempelajari perundang undangan terkait pinjaman dana ke PT. SMI ( Persero) untuk menghindari hukum di kemudian hari.

Selain itu meminta Pemkab Muba memberikan jaminan terhadap  kualitas proyek yang bakal di bangun.

Fraksi Nasdem, yang di sampaikan oleh Rudi Hartono, menjelaskan agar penggunaan anggaran pinjaman tersebut khususnya proyek baru, tidak boleh tumpang tindih dengan proyek APBD.

"Jadi sangat jelas mana proyek yang di biayai oleh PT. SMI mana yang di bebankan kepada APBD Muba," tambahnya

“Apakah Pemkab Muba sudah melayangkan surat untuk di lakukan audit BPK untuk proyek yang bakal di kerjakan melalui dana pinjaman PT. SMI”, papar politisi NasDem dalam pandangan umumnya.

Fraksi Kebangkitan Bangsa, hanya mendukung segala upaya pembentukan Raperda tersebut. Lain lagi dengan pandangan umum 

Fraksi Demokrat, yang di bacakan Hj. Merry  antara lain, karena menjadi beban, maka diperlukan pengawasan yang ketat atas pinjaman tersebut. Alasannya karena banyak pekerjaan yang masih amburadul. 

Banyaknya tanggapan yang negatif dari masyarakat muba awak media SKANDAL menyelusuri tentang tata cara pencairan pinjaman tersebut,

Menurut Plt BPKAD Nirwan SE.MSi beberapa waktu lalu mangatakan pinjaman tersebut pencairannya berdasarkan dengan fisik pekerjaannya, tidak semuanya cair.

"Jadi umpamanya pekerjaan teraebut selesai 20%,  itulah di cairkan dan pencairannya langsung pada pihak ketiga. Sedang kualitas pekerjaan itu masa pemeliharaanya selam 3 tahun.

"Jadi kita untuk menentukan pihak ke 3 itu yang memenuhi kretaria yang memenuhi standar,"ungkapnya"

Ditambahkan,  mengenai bunga pinjamannya pada tahun pertama sebesat Rp 38 M termasuk adminnya dan tahun berikutnya tidak sebesar itu lagi ," (Idris)
Berita Terkait
Berita Lainnya