,
26 Maret 2018 | dibaca: 42 Kali
KPU dan Bawaslu Diduga Langgar Demokrasi
noeh21

Jakarta Timur 

Partai Republik  yang telah gagal menjadi peserta pemilu di 2019 nanti, sekalipun sudah memenuhi syarat sesuai aturan Undang Undang. 

Padahal, seperti dikatakan Patuan Hamdan Harahap, Wakil Ketua Umum Partai Republik, pelbagai upaya  hukum baik melalui Panwaslu dan KPU telah dilakukan,  tapi semua mentah dan gagal.

"Negara era  reformasi yang telah berjalan 20 tahun , namun pelaksanaan demokrasi masih banyak pelanggaran," jelas Hamdan Patuan Harahap dalam jumpa pers di PTUN, Cakung Jakarta Timur, 26/03/2018 

Hamdan Harahap menjelaskan, 
proses hukum gugatan partai Republik ke Bawaslu terkait tidak lolosnya dinilai ada persekongkolan antara Bawaslu dengan KPU.

"Ini jelas kejahatan dalam melaksanakan demokrasi. Itu terkuak dengan adanya Rapat Komisioner KPU dan Bawaslu pada tanggal 18 Oktober 2017 ," tuturnya penuh emosional.

Hasil rapat tersebut, kata dia,  diduga ingin menghabisi parpol tertentu.

Kemudian KPU dinilai menggunakan PKPU No 11 tahun 2017 untuk modus kejahatan, Partai Republik tergusur akhirnya tidak berhak mengikuti peserta pemilu 

"Kami berharap kepada penyelenggara pemilu agar semakin baik, agar jangan ada  korban demokrasi seperti yang kami saat ini" pintanya.

Yang jelas, menurutnya,  perilaku Bawaslu serta Komisioner KPU menghianati Demokrasi tutup. (An)
Berita Terkait
Berita Lainnya