,
12 Maret 2018 | dibaca: 137 Kali
KPK Hanya Sesumbar, Calon Kepala Daerah Pilkada Korupsi Belum Tersangka
noeh21
Agus Rahardjo

Jakarta, Skandal

Pelbagai kalangan meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar secepatnya menetapkan tersangka para calon Kepala Daerah yang berlaga di   Pilkada 2018 terindikasikan korupsi. 

Permintaan tersebut lantaran  Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan  KPK bakal menetapkan banyak calon kepala daerah petahana yang sedang berkompetisi di Pilkada 2018 sebagai tersangka korupsi. 

​​​​​​Lu'lu Muhammad

"Pernyataan Agus merupakan informasi yang menghadirkan ketidakpastian," ungkap Lu'lu Muhammad, pengamat penggiat antikorupsi.

Ketidakpastian itu meliputi  berapa jumlah calon kepala daerah, siapa saja mereka, dan kapan dijadikan tersangka.

"Ketidakpastian itu berpotensi memicu kegaduhan," lanjut Lu'lu

Bahkan Lu'lu menilai ketidakpastian itu bisa saja dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang petahana melalui kampanye hitam.

Karena itu, Lu'lu menilai Agus memberikan informasi yang sebetulnya belum layak disampaikan ke publik. 

Padahal, dalam perkara korupsi, informasi layak disampaikan ketika seseorang benar-benar sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti.

"Bila sudah menemukan dua alat bukti, KPK semestinya segera menetapkan dan mengumumkan seseorang sebagai tersangka, tanpa sesumbar dan berkoar-koar terlebih dahulu," tutur Lu'lu, menyebut bila  bukti sudah sempurna, mengapa harus menunda menetapkan seseorang sebagai tersangka?

Menurut Lu'lu, KPK  beda dengan Polri.

Polri bisa  menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang berkompetisi di Pilkada sampai  rampung. 

Sedangkan KPK melanjutkan proses hukum calon Kepala Daerah yang diduga melakukan korupsi, bahkan  menetapkan sejumlah calon kepala daerah yang terbukti  korupsi sebagai tersangka.

Pertanyaannya, bila bukti kuat,
Kenapa KPK tidak menepatkan sebagai tersangka," tanya Lu'lu lagi.

Agus, tambah Lu'lu, mungkin lupa
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

Undang-undang itu mengatur informasi yang tak layak disampaikan bila informasi itu berpotensi menghambat penyidikan dan penuntutan. 

"Itu  artinya ada informasi yang dikecualikan," jelas Lu'lu. Dia jugs menilai
Informasi yang disampaikan Agus berpotensi menghambat penyidikan dan penuntutan, sehingga bisa dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan, tidak layak diumbar ke hadapan publik.

"Pengabaian terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi itulah yang membuat kita mengkritik Agus," jelasnya.

Lebih gusar pastinya partai-partai politik. 
Parpol tentu tidak mendukung dan mengusung tersangka. 

"Wajar mereka gusar bila calon yang mereka usung ditetapkan sebagai tersangka di tengah jalan," tambah Lu'lu (Ian)
Berita Terkait
Berita Lainnya