,
21 November 2017 | dibaca: 378 Kali
Gara-gara mau usir dan bongkar empat kios anak penyiar di lahan hak pakai
KEPALA LPP RRI PALU DIGUGAT EMPAT PENGACARA
noeh21


TabloidSkandal.com. Palu - Kepala Lembaga Penyiaran Publik (LPP RRI) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Heri Haryono digugat ke Pengadilan Negeri (PN) Palu oleh empat pemilik Kios pedagang campuran di pinggir jalan, tepatnya bersebelahan dengan salah satu rumah dinas RRI yang ditempati pensiunan pegawai RRI, Othman Pontoh (almarhum), di Jalan S.Parman No 30 Palu.  

Keempat penggugat tersebut, antara lain Erman Pontoh (putra Othma), Risdianto Gonti, Fetriati Gonti, dan Andos (anak dan mantu almarhum Timotius Gonti), atau disebut sebagai penggugat Erman CS.  Mereka sejak 1980-an   sudah membuka usaha Kios dagang campuran ditepi jalan S.Parman itu.  

Dalam melakukan gugatan, Erman Cs didampingi empat pengacara Eky Rasyid,SH, Muslim Mamulai,SH.MH, Benyamin Sunjaya,SH dan Yohanes Budiman,SH.MH. Sedang   majelis adalah hakim Hj.Aisyah,SH, Demo Sembiring,SH.MH dan Rosyadi,SH.MH.

Perkara perdata nomor 78/PDT.G/2017/PN Palu itu terjadi, menyusul pihak LPP RRI mengirim tiga surat secara beruntun kepada penggugat. Suratnya masing-masing tertanggal 4 Mei, 30 Mei dan surat 4 Juli 2017 yang intinya berisi peringatan dan perintah pembongkaran ke empat Kios di tepi Jalan S.Parman itu.

Adapun alasan perintah pembongkaran, Heri dalam suratnya memperingatkan kalau lahan yang diduduki penggugat adalah aset LLP RRI, sebagaimana ditunjuk sertifikat hak pakai nomor 177/Besusu. Namun, surat perintah yang dinilai bernada ancaman itu tidak diindahkan, karena secara hukum lahan tersebut bukan lahan hak pakai LPP RRI sebagaimana diklaim dalam surat Heri.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun awak media ini di lapangan,  kedua belah pihak, RRI Heri dan Erman Cs, saling klaim atas lahan tersebut. Cuma,  sebelum LPP RRI melayangkan surat peringatan dan perintah pembongkaran, atau sesaat sebelum perkara ini sampai ke meja hijau, tepatnya tanggal 10 April 2017, salah seorang saudara penggugat, Irfan Pontoh,S.Sos berinisiatif melakukan upaya mediasi. Dia menemui  pimpinan LPP RRI Heri.

Tetapi apa lacur, menurut Irfan, sang mantan kepala RRI Kabupaten Tolitoli ini justru hanya mempertontonkan sikap arogansi.  “Kalao itu (lahan, red) milik Pemda kota Palu, silahkan saja. Saya tidak takut berurusan dengan Walikota dan DPR Palu,” ujar Irfan menirukan ucapan Heri. Karuan saja, kata-kata menentang dan provokatif  itu,  cepat menyebar kesejumlah pihak, hingga akhirnya terlansir ke sejumlah media cetak lokal dan online, tidak kecuali Koran Palu Ekspres.
 
Penelusuran  Skandal di lapangan, seperti dijelaskan para penggugat,  ketika sebelum reformasi pecah, Departemen Penerangan mendapat pinjaman lahan dari pemda kota Palu, yang luasnya sekitar 6000 meter persegi. Statusnya  hak pakai untuk kepentingan operasional RRI Regional I Palu.

Lahan yang dipinjamkan Pemda Palu itu, jelas penggugat, ditandai dengan sertifikat hak pakai nomor 177/Besusu. Letaknya di Jalan S.Parman Nomor 30 Kelurahan Besusu Induk, kini kelurahan Besusu Tengah, dan sekarang objek perkara.  

Seiring perjalanan waktu, terbitlah surat keputusan (SK) Menteri Penerangan nomor 228/KEP/MEMPEN/1997, tanggal 1 Desember 1997. Surat itu isinya membolehkan pegawai RRI bermukim di lahan 6000 meter persegi, dengan tetap berstatus hak pakai.   

Berdasar surat SK menteri inilah kemudian beberapa pejabat RRI mendirikan rumah pribadi bagi anak istri mereka, disusul berikutnya pihak RRI membangun pula sejumlah rumah dinas, di mana satu diantaranya dihuni pejabat senior, Othman Pontoh.

Lantas, jauh sebelum perumahan itu terbangun semua, yakni sekitar tahun 1980 an,  penggugat Erman Cs sudah terlebih dulu mendirikan Kios di luar halaman depan rumah dinas, yakni di pinggir jalan, dengan luas lebih kurang 6x15 meter.

Berdasarkan undang-undang, kios yang berdiri dilahan 6x15 meter ini sudah masuk dalam Daerah Milik Jalan (DK No 43/A.J.007/DRJD/1997). Dan hal ini telah ditandai dengan patok beton yang kabarnya milik departemen perhubungan. Adalah bukti, ungkap Erman di kiosnya, lahan yang diduduki empa Kios ini bukanlah tanah sebagaimana diancamkan tergugat,  Heri tadi.  

Tidak cuma itu, kata pengacara Eky Rasyid yang ditemu terpisah, klaim kepala RRI H soal sertifikat hak pakai 177/Besusu telah dikonversi pada 2014 dari atas nama departemen penerangan menjadi tanah negara, cq LPP RRI Palu adalah klaim aneh dan meng ada-ada.

Senada dengan Eky, mantan kepala pemberitaan RRI Palu, Nasir bahkan akan mempidanakan Heri. “Tidak hanya putuskan hubungan silaturahmi sesama angkasawan, tapi dia itu (Heri, Red) sudah menghina kita. Heri itu bekas staf saya, kenapa sekarang dia jadi angkuh dan mau mengusir kita dari sini” kata ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Sulteng rumah pribadinya, di lokasi Hak Pakai itu.

Wah, upanya, surat perintah bongkar yang dilayangkan ber tubi-tubi Heri Haryono itu tidak cuma ditujukan ke empat penggugat, tapi berlaku juga bagi pensiunan lain dan keluarganya, baik yang menenpati rumah dinas maupun mereka yang sudah terlanjur mendirikan rumah permanen. Semua diperintah keluar dari areal itu.   

Dan, persidangan atas sengketa antara anak mantan pendiri RRI Palu, Othman Pontoh dan Timotinus Gonti (almarhum) dengan kepala LPP RRI Heri itu sudah masuk pada tahap kesimpulan, Kamis 23 Nopember esok (din)
 
 
 
Berita Terkait
Berita Lainnya