,
28 November 2017 | dibaca: 85 Kali
Abdulrahman Kasim, SH MH
Keabsahan Sertifikat RRI dan SK Menteri Harus Diuji
noeh21
Abdulrahman Kasim SH, MH
Palu, TabloidSkandal
 
Abdulrahman Kasim, SH MH, pengacara yang tergabung di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sulawesi Tengah menilai pihak pengugat (pemilik kios pedagang campuran) maupun tergugat, Kepala LPP RRI Heri Haryono, sama-sama berhak atas lahan hak pakai 177 Besusu seluas 6.000 meter persegi.

Pasalnya, menurut Rahman – begitu sapaan akrab pengacara ini, kedua belah pihak memegang Surat Keputusan (SK) Menteri Penerangan nomor 228/KEP/MEMPEN/1997, tanggal 1 Desember 1997, yang isinya membolehkan pegawai RRI membangun rumah di lahan itu. Begitupun sebaliknya, LPP RRI juga berhak lantaran Sertifikat Hak Pakai 177 Besusu itu telah dikonversi dari Departemen Penerangan ke LPP RRI pada tahun 2014.

Dikatakan Rahman, kedua surat ini (SK Menteri  dan sertifikat hak pakai  177 Besusu,  Red) merupakan dokumen berharga, dipegang kedua belah pihak. “Jadi, karena masing-masing memegang, kedua dokumen negara itu harus diuji di pengadilan untuk mendapatkan putusan tentang mana yang sah sesuai hukum,” tuturnya.

Hanya saja, kata Rahman, apakkah dokumen kedua pihak ini masih dimungkinkan untuk diuji  di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara, Red)? “Tanya kepada masing-masing penasehaat hukumnya,” ungkapnya. 

Sebagaimana ramai diberitakan, tanpa melakukan musyawarah dengan penghuni lahan, kepala RRI Heri Haryono  langsung melayangkaan tiga surat perintah pembongkaran secara bertubi-tubi kepada pemilik kios dan sejumlah rumah permanen yang dibangun sejak lama.

Akibatnya, langkah sang Bos LPP RRI tersebut, menyisaakan ketersinggungan seluruh pensiunan dan keluarga almarhum mantan pejabat RRI di lahan itu, menyusul tiga surat Heri itu berisi tuduhan penyerobot tanah Negara.

Lebih membuat tersinggung lagi – jika tidak dikatakan berang – manakala Heri mendatangi kediaman para pensiunan angkasawan itu. Heri  menyuruh menandatangani surat pernyataan yang intinya mereka hanya menumpang, sehingga minta kebijakan waktu untuk keluar dari lokasi itu. Sikap kepala RRI  ini nyaris menimbulkan gesekan fisik, karena perilakunya dinilai arogan, sombong, intimidatif sekaligus penghinaan (din)
 
 
 
Berita Terkait
Berita Lainnya