Tutup Menu

Menyusul Batubara, Kini Pemerintah Melarang Ekspor Kalapa Sawit

Senin, 24 Januari 2022 | Dilihat: 56 Kali
Kelapa Sawit Dilarang Ekspor (foto istimewa)
    
Editor : Fathonie AG

JAKARTA - TabloidSkandal.com ll Agar ketersediaan di pasar dalam negeri terkendali, mulai Senin (24/1/2022) pemerintah melarang ekspor Kelapa Sawit. Seperti halnya batubara, sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melarang perusahaan pertambangan untuk melakukan kegiatan ekspor batubara.

"Mulai hari ini, berlaku pencatatan ekspor CPO dan minyak goreng," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag RI), Indrasari Wisnu Wardhana, Senin (24/1/2022).

Kebijakan tersebut diatur dalam Permendag Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Permendag No. 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Indrasari menjelaskan, kewajiban pencatatan itu mencakup ekspor minyak sawit mentah (CPO, refined, bleached, and deodorized palm olein (RBD palm olein) serta minyak jelantah, yang harus melalui mekanisme perizinan berusaha berupa persetujuan ekspor.

"Dalam pencatatan melalui persetujuan ekspor, pelaku usaha melakukan self declaration terhadap jumlah yang diekspor dan yang dipasok ke dalam negeri. Hal ini yang akan kami catat dan kami lihat," jelasnya, seperti dikutip Republika.co.id.,

Supaya memperoleh persetujuan, eksportir harus memenuhi persyaratan, yang mencakup surat pernyataan mandiri bahwa telah menyalurkan CPO, RBD palm olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, eksportir juga harus melampirkan kontrak penjualan, rencana ekspor dalam jangka waktu enam bulan, dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu enam bulan.

Indrasari mengatakan, ada sembilan pos tarif yang harus melalui pencatatan ekspor. Di antaranya: untuk kode HS 151110, 151190, dan 151136. "Kebijakan itu berlaku selama enam bulan sesuai program subsidi pemerintah."

Sebagai informasi, Pemerintah telah menetapkan keijakan satu harga minyak goreng Rp 14 ribu per liter berlaku mulai Rabu, 19/1/2022; khususnya di toko ritel modern. Harga pasaran tersebut berlaku, baik untuk minyak goreng kemasan sederhana maupun premium: dengan berat 1 liter, 2 liter, 5 liter, dan jeriken 25 liter.

Volume yang disiapkan sebanyak 1,5 miliar liter dengan anggaran sebesar Rp 7,6 triliun, yang bersumber dari dana kelolaan BPDPKS.

Kebijakan tersebut dibuat Pemerintah untuk memastikan agar pasokan dalam negeri dipenuhi terlebih dahulu: terutama untuk pasokan minyak goreng yang disubsidi Pemerintah.


 

Dapatkan Info Teraktual dengan mengikuti Sosial Media TabloidSkandal.com